PPATK Ungkap Skandal Besar: Ribuan Anggota DPR dan Kepala Daerah Terlibat Judi Online
Jakarta - Bambang Pacul, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), mengungkap skandal besar yang melibatkan kepala daerah dan ribuan anggota DPR dalam aktivitas judi online (6/26/2024). Temuan ini mengacu pada laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang disampaikan secara berkala setiap 6 bulan kepada Presiden dan DPR, sesuai dengan pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
PPATK, sebagai lembaga pusat dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, memiliki kewajiban untuk menyampaikan hasil pemeriksaan dan analisis keuangan langsung kepada Presiden dan DPR. Presiden kemudian berhak memerintahkan kementerian terkait untuk menindaklanjuti laporan tersebut, sementara DPR memiliki hak yang sama melalui Komisi III yang menangani masalah hukum, politik, dan keamanan.
Bambang Pacul menyatakan bahwa PPATK telah siap menyerahkan data terkait transaksi judi online yang melibatkan anggota DPR dan kepala daerah kepada pihak berwenang, termasuk Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). MKD memiliki wewenang untuk memanggil pihak-pihak terkait sesuai dengan peraturan tata beracara MKD. "Kami tidak akan mentolerir jenis pelanggaran ini, dan setiap anggota yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban," kata Bambang Pacul dalam konferensi pers di Gedung DPR.
Selain anggota DPR, PPATK juga menemukan banyak rekening inaktif yang diduga terkait dengan kasus judi online. Para pelaku diduga membuka ribuan rekening palsu di berbagai bank untuk mencuci uang hasil aktivitas judi online tersebut. Hal ini menambah kompleksitas dan tantangan dalam penanganan kasus tersebut.
PPATK menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan MKD dan pihak berwenang lainnya dalam menindaklanjuti temuan ini.
"Kami siap untuk menyerahkan semua data yang dibutuhkan untuk penindakan lebih lanjut," ujar Kepala PPATK dalam pernyataan resminya.
Kasus ini menambah panjang daftar skandal yang melibatkan pejabat publik di Indonesia dan menuntut tindakan tegas untuk menjaga integritas lembaga negara. Pihak berwenang diharapkan dapat segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi isu ini dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Reporter: Muhammad Fahmi Abdulhafizh
Post a Comment